Prasarana Transportasi Lancar, Perekonomian Daerah Berpotensi Mekar

Infrastruktur. Berbicara segala hal terkait dengan infrastruktur dunia dan Indonesia memang tidak ada habisnya. Baik itu pembangunan, keadaan, kemajuan, perkembangan, maupun permasalahannya. Pun demikian, perencanaan, penelitian, dan perbaikan secara berkala juga gencar dilakukan demi kelayakan infrastruktur itu sendiri dan menghindari Negara dari ketinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur. Bahkan akhir-akhir ini infrastruktur menjadi tugas penting Negara, di era presiden Joko Widodo infrastruktur merupakan prioritas nasional. Hal ini tak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 infrastruktur sebagai prioritas nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur dalam konferensi APEC CEO di Beijing tahun 2014. Dengan rencana, 4 pulau besar di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan dibangun total 4.000 jaringan rel kereta. Perencanaan yang di programkan pemerintah bukan tanpa sebab, diantaranya adalah :

a. Percepatan pertumbuhan ekonomi tidak/ akan sulit dicapai tanpa difasilitasi oleh infrastruktur nasional yang memadai. Indonesia adalah Negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut, inovasi ini akan memberikan solusi bagi permasalahan infrastruktur moda transportasi.
b. Revitalisasi pertanian memerlukan dukungan infrastruktur untuk dapat mengakses pasar komoditas agricultural. Pelengkapan infrastruktur terkait pertanian  juga akan menghadirkan  solusi yang baik.
c. Masyarakat miskin di kota maupun di daerah akan terisolir dari kegiatan perekonomian tanpa adanya infrastruktur. Tidak menyelenggarakan infrastruktur akan mempersulit keadaan mereka.
d. Lingkungan, transportasi, manajemen air dan banjir, polusi udara, dan tanah. Juga akan berpengaruh dengan ada atau tidaknya infrastruktur.

Mendasari sebab akibat pembangunan infrastruktur di Indonesia, Balitbang Kementrian PUPR selalu melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat mencari, menjaring, inovasi, masukan, ide, dan saran dari berbagai pihak. Beberapa opini, alternatif, dan inisiatif terkait inovasi dibidang infrastruktur mulai muncul, seperti :


Metode pendanaan infrastruktur yang sudah berjalan saat ini di Indonesia adalah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila bersifat Public Service Obligation (PSO) terutama pada pembangunan infrastruktur bersifat sosial yaitu yang tidak layak secara financial, punya kelayakan ekonomi yang kecil, tetapi keberadaan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, juga dikenal Project Financing pada proyek infrastruktur yang punya kelayakan finansial dan ekonomi yang dikerjasamakan dengan swasta. Project financing yaitu proyek yang  potensi income dalam cash-flow menjadi jaminan untuk mendapatkan dana pinjaman dari perbankan komersial untuk investasi. Pada Era Presiden Joko Widodo saat ini, pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan oleh BUMN yang akan ditugaskan, dikenalkan inovasi pendanaan infrastruktur dengan Method Sinking Fund ; yaitu BUMN akan diberi Penanaman Modal Pemerintah (PMP). Berikutnya, BUMN harus sanggup menerbitkan obligasi untuk menarik investasi dari pasar modal. Istilah ini dikenal juga dengan istilah specific purposed bonds, yaitu pengadaan obligasi untuk proyek infrastruktur. Saat ini kebijakan pengadaan obligasi dari Otoritas Jasa Keuangan belum ada. Kebijakan yang sudah ada adalah kebijakan obligasi municipal bonds, adalah obligasi yang diadakan oleh pemerintah daerah.


Setelah BUMN mendapatkan investor, strategi selanjutnya adalah mengusahakan bagaimana supaya bonds tidak seluruhnya dibeli oleh pihak asing. Bahkan, kalau bisa infrastruktur kunci dibeli oleh masyarakat/ investor Indonesia sendiri. Jika memang terlalu sukar untuk pengadaan pertama, paling tidak ada pembatasan untuk pihak asing memegang kendali seluruh bonds.
Inovasi berikutnya pembebasan tanah. System penentuan harga tanah di Indonesia adalah dengan mengikuti harga pasar, bukan mengikuti system tata guna lahan. Jika menggunakan system tata guna lahan pemerintah masih bisa mengontrol karena jika guna/fungsi tanah sama maka harganya sama meski tempatnya berbeda. Hal ini akan menyulitkan dalam standarisasi penganggaran tanah, karena harga tanah yang bisa naik setiap tahun.

Ketergantungan dengan Negara lain. Hal ini ada baiknya juga dihindari, jangan sampai pendanaan infrastruktur Indonesia seluruhnya dikuasai oleh Negara lain. Menghindari hal yang sama dan akibat yang lebih beragam, pemerintah baiknya memilih BUMN yang diisi dengan pekerja yang berkompeten dan professional dibidangnya.

Perlu strategi-strategi yang lebih terarah seperti penyelamatan uang Negara dengan menghindari keluarnya modal ke luar negeri, menutup semua celah kebocoran, dan kebijakan Bank Sentral yang mampu menurunkan tingkat suku bunga untuk masyarakat serendah mungkin, misalnya sampai dengan 5% dengan inflasi yang tetap terkendali.

Yang paling mudah dilakukan contohnya adalah pemerintah harus mengambil alih harga komoditas yang paling mempengaruhi harga komoditas lainnya. Kalau di Indonesia adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun masih diperdebatkan, akan lebih baik apabila BBM tidak dilepas ke pasar, tetapi dikontrol kembali oleh Negara dengan harga yang optimal dengan kepastian subsidi yang jelas. Apabila harga BBM jelas dan pada waktu tertentu dengan subsidi yang diatur, maka harga barang-barang lain akan terkontrol sehingga mekanisme pasar barang-barang yang lain akan relatif stabil. Dampak lebih jauhnya, kondisi makro ekonomi akan lebih stabil dan memberikan kepastian investasi.

Sesuai dengan judul, tulisan ini akan membahas Prasarana Transportasi Lancar, Perekonomian Daerah Berpotensi Mekar dalam lingkup Potensi Daerah Dengan Bantuan Inovasi Infrastrukrur. Setelah mengetahui beberapa inovasi, alternative, dan inisiatif bidang infrastruktur, kita akan lebih mudah memetakan permasalahan dari Hadirkan Solusi Seiring Inovasi - Inovasi Infrastruktur Masa Depan ke Potensi Daerah dengan Bantuan Inovasi Infrastruktur hingga ke Prasarana Transportasi Lancar, Perekonomian Daerah Berpotensi Mekar.


Prasarana transportasi atau hal-hal yang menunjang kegiatan transportasi seperti jalan, jembatan, bandara, terminal, pelabuhan, dan dermaga adalah infrastruktur yang sangat penting dan harus selalu diperbarui dan diperbaiki. Karena, jika saja pemerintah menggiatkan pembangunan infrastruktur diberbagai tempat maka, untuk melakukan aktifitas konstruksi ke tempat tersebut dibutuhkanlah prasarana transportasi. Belum termasuk fungsi transportasi sebagai penghubung untuk kegiatan lain manusia seluruh Indonesia. Jalan, jembatan, bandara didarat dan dermaga, pelabuhan dilaut adalah infrastruktur yang wajib ada dan harus selalu mendapat perhatian utama jika mengalami permasalahan.


Karena, keberadaan infrastruktur transportasi tentu sangat mendukung kemajuan perekonomian daerah di Indonesia. Baik dari daerah ke pusat, pusat ke daerah maupun daerah satu ke daerah lainnya. Mengingat, prasarana transportasi sebagai infrastruktur utama penghubung antara daerah, kota dan pulau di Indonesia. Masih terdapat banyak prasarana transportasi yang tidak layak dibeberapa tempat di Indonesia. Kelancaran yang belum tercipta ini yang menjadi tugas besar Indonesia khususnya melalui Balitbang, PUPR, Dishub dan masyarakat Indonesia pada umumnya.


Potensi daerah. Potensi daerah adalah hal, benda, budaya, kekayaan alam dan lain-lain yang menonjol yang bisa mendatangkan kebaikan bagi daerah tersebut. misal Padang dan Riau adalah Provinsi yang berdekatan, Padang adalah daerah perbukitan dan dekat dengan laut yang masyarakatnya banyak bercocok tanam dan melaut untuk berburu ikan. Sedangkan di Riau, tidak ada perbukitan dan jauh dari laut. Sebaliknya di Riaun banyak terdapat sungai dan bebatuan. Jika masyarakat Padang membutuhkan bahan kontruksi material batu, potensi Riau bisa dikirim ke Padang. Maka, dengan prasarana transportasi yang baik, inovasi infrastruktur yang baik terutama jalan, potensi yang baik dari setiap daerah akan berpotensi mekar ke seluruh Indonesia. Bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia meningkat. Karena, ekonomi nasional yang baik berasal dari ekonomi daerah yang baik.
Ada Sembilan indikator yang mempengaruhi kualitas tata kelola  ekonomi daerah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Kesembilan factor tersebut adalah :

a. Peraturan Daerah
b. Interaksi pemerintah dengan pelaku usaha
c. Program perkembangan daerah
d. Perijinan usaha
e. Biaya transaksi
f. Akses lahan
g. Pembangunan infrastruktur
h. Keamanan dan integritas
i. Kapasitas kepala daerah

Beliau juga menjelaskan, setiap daerah harus mempunyai sembilan indikator tersebut. Pembangunan infrastruktur termasuk kedalamnya. Mengingat lagi bahwa kesembilan indikator ini akan menentukan apakah tata kelola perekonomian berkualitas atau tidak, potensi daerah terpakai dan tersebar luas atau tidak, maka pengadaan, penelitian terkait inovasi, alternative, dan inisiatif pembangunan infrastruktur adalah sangat penting.

Berdasarkan hasil survey KPPOD dan The Asia Foundation pada 2007, dari kesembilan indikator tersebut ada 4 indikator utama dan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perekonomian daerah. Yaitu:

a. Pembangunan Infrastruktur
b. Program pengmbangan usaha
c. Perizinan usaha
d. Interaksi pemerintah daerah  dengan pelaku usaha
Kita kaitkan dengan beberapa strategi, inovasi, alternative, dan inisiatif terkait potensi daerah dengan bantuan inovasi infrastruktur diatas. Kesamaan tujuan dari pengadaan inovasi infrastruktur dan factor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Infrastruktur = terkait inovasi infrastruktur masa depan
b. Program pengembangan usaha = pengadaan UKM
c. Perizinan usaha = pembebasan tanah
d. Interaksi pemerintah daerah  dengan pelaku usaha = public-private partnership melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).


Melihat dari keterkaitan antara empat indikator utama penunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan pemerintah melalui Litbang, Kemenpu dan lainnya untuk menemukan inovasi terkait infrastruktur masa depan yang baik, dapat disimpulkan bahwa Potensi daerah di Indonesia dapat dimaksimalkan secara baik dan total dengan infrastruktur transportasi yang memadai.

Tulisan ini dibuat untuk diikutkan dalam kompetisi blogging oleh BALITBANG PUPR
Sumber Tulisan :
Previous
Next Post »
0 Komentar